LINGKUNGAN POLITIK GLOBAL

1.                 LINGKUNGAN POLITIK GLOBAL

      Pemerintah merupakan bagian integral dari  setiap aktivitas bisnis domestik dan luar negeri. Karenanya, setiap perusahaan global dipengaruhi oleh lingkungan politik negara asal dan negara tujuan pemasarannya. Lingkungan politik yang ideal bagi setiap perusahaan global adalah pemerintah yang stabil dan bersahabat. Sayangnya, kenyataan yang dijumpai tidak selalu demikian. Perubahan politik bisa saja terjadi dikarenakan sejumlah peristiwa, seperti :

  1. Terjadi perubahan radikal dalam pemerintahan, dimana partai politik yang berkuasa memiliki filosofi yang berbeda dengan pendahulunya.
  2. Pemerintah merespon tekanan-tekanan dari kaum nasionalis dan selft-interest groups.
  3. Melemahnya kondisi ekonomi mendorong pemerintah untuk menarik kembali komitmen dagangnya.
  4. Meningkatnya bias terhadap investasi asing.

      Oleh sebab itu, setiap perusahaan global perlu menilai dan mengantisipasi setiap resiko politik yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnisnya. Resiko politik merupakan fungsi dari :

  • Probabilitas bahwa kejadian politik tertentu berdampak pada perusahaan tertentu.
  • Besarnya (magnitude) dampak kejadian tersebut.

Secara garis besar, risiko politik dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu :

1)      Risiko ketidakstabilan umum (general instability risk),yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup (masa depan) dari sistem politik negara tujuan. Bentuk-bentuknya meliputi revolusi dan agresi eksternal.

2)      Risiko ekspropriasi (ekspropriation risk), yaitu risiko yang berkaitan dengan kemungkinan pemerintah negara tujuan akan mengambil tindakan-tindakan tertentu (misalnya pembatalan kontrak, ekspropriasi, konfiskasi, nasionalisasi, maupun domestikasi) untuk membatasi kepemilikan asing dan mengendalikan cabang perusahaan asing dinegara tujuan.

  • Ekspropriasi, yaitu  pengambilalihan kekayaan atau investasi asing oleh pemerintah lokal dengan disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi tertentu didasarkan pada nilai pasar (fair market value) dalam mata uang yang konvertibel (hard currency). Namun, dalam banyak kasus pengambilalihan dilakukan atas dasar paksaan, bukan atas dasar kehendak perusahaan asing yang bersangkutan. Pola ekspropriasi dapat dibedakan atas dasar industri, daerah geografis, tipe kepemilikan, teknologi, tingkat integrasi vertikal, besarnya aset, dan situasi ekonomi politik.
  • Konfiskasi, yaitu pengambilan kekayaan/investasi asing oleh pemerintah lokal tanpa disertai pemberian kompensasi (ganti rugi). Contohnya, konfiskasi yang dilakukan oleh pemerintah RRC terhadap seluruh kekayaan perusahaan Amerika saat Komunis mulai berkuasa di RRC pada tahun 1949. Contoh lainnya adalah konfiskasi yang dilakukan pemerintah baru Iran terhadap semua investasi Amerika sewaktu Shah Iran terguling.
  • Nasionalisasi , yaitu pengambilalihan industri tertentu atau keseluruhan perusahaan asing secara paksa oleh pemerintah lokal. Contohnya nasionalisasi industri minyak asing oleh pemerintah Indonesia ( menjadi pertamina).
  • Domestikasi (creeping expropriation), yaitu pengambilalihan perusahaan asing oleh pemerintah lokal secara bertahap atau hanya sebagian saja. Domestikasi umumnya dilakukan dengan berbagai cara :
  1. Transfer kepemilikan secara bertahap kepada pemerintah lokal
  2. Promosi sejumlah personil lokal ke jenjang manajemen yang lebih tinggi
  3. Kekuasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah lokal
  4. Lebih banyak menghasilkan produk secara lokal daripada mengimpornya untuk dirakit
  5. Regulasi ekspor spesifik dirancang untuk mendikte partisapi dalam pasar dunia. Tujuan utama domestikasi adalah memaksa investor asing untuk berbagi kepemilikan dan manajemen dengan pemerintah, investor, atau staf lokal.

 

RECENT POSTS