Mewujudkan Negara Hukum

Mewujudkan Negara Hukum

      Di dalam Pembukaan maupun pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang dasar 1945 memang tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.Akan tetapi, susungguhnya gagasan utama dan aturan-aturan dasar yang melandasi terbentuknya republic ini adalah sesuai dengan cita-cita Negara hukum. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan Negara telah pula ditegaskan sebagai berikut:

  1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rehtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
  2. Sistem Konstitusional

            Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas.

            Jadi jelas bahwa konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan keinginan untuk mewujudkan Negara hukum.Penegasan ini mengandung arti bahwa segenap rakyat bersama-sama aparatur pemerintahan hendak mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan menurut kaidah-kaidah hukum.Hukum yang dimaksud adalah hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat (living law) atau hukum yang adil (just law).Di dalam konteks etika, kita hendaknyta lebih mencurahkan perhatian kepada rasa keadilan atau kepantasan yang berkembang dimasyarakat daripada hukum yang terjabar di dalam pasal-pasal kitab perundangan. Dan konsepsi Negara  hukum mensyaratkan agar setiap tindakan penguasa harus sesuai dan didasarkan atas rasa keadilan, moralitas hukum dan cita-cita kemanusiaan yang luhur, bukan hanya didasarkan atas kemauan penguasa tersebut.

            Mewujudkan negara hukum adalah amanat dari konstitusi.Maksud dari perwujudan negara hukum adalah aparatur pemerintah bersama dengan seluruh rakyat akan mewujudkan suatu pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.[11]

 

RECENT POSTS