Keadilan Sosial dan Pemerataan

Keadilan Sosial dan Pemerataan

      Diantara ketiga sasaran yang termuat didalam Trilogi Pembangunan, masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan agaknya merupakan masalah yang masih belum terpecahkan.Indikator-indikator ekonomi dalam pembangunan di Indonesia memang menunjukkan perkembnagan yang membesarkan hati.Akan tetapi, seiring itu muncul pula persoalan keadilan sosial sebagai akibat dari distribusi hasil-hasil pembangunan yang kurang merata.[7]

      Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antarkelompok masyarakat kaya dengan miskin dan antardaerah/wilayah geografis antara perkotaan dengan pedesaan.Akar masalah dari fenomena ketimpangan antarkelompok sosial maupun antarwilayahgeografis adalah kesenjangan didalam distribusi sumber daya politik dan ekonomi.Banyak bukti yang menunjukkan bahwa program-program layanan pemerintah yang selama ini dilakukan ternyata lebih banyak menjangkau mereka yang siap berbuat, yang sudah memiliki tanah lebih dan mempunyai akses yang lebih besar terhadap saluran pengairan atau kredit bank desa yang resmi.[8]

      Oleh karena itu aparat birokrasi agar membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung dengan masyarakat yang beruntung/maju seperti diperkotaan.Kebijakan-kebijakan seperti ini disamping sangat dibutuhkan untuk kontinuitas pembangunan dimasa mendatang ternyata juga mengandung landasan etis dan moral yang kuat bagi para pembuat keputusan itu sendiri.

  1. Mengusahakan Kesejahteraan Umum

      Salah satu prasyarat legitimasi kekuasaan Negara ialah apabila negara tersebut melalui kegiatan-kegiatannya dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Rakyat akan menerima dengan senang kewajiban-kewajiban dari negara yang dibebankan kepada rakyat, asalkan dengan kewajiban tersebut rakyat menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, setiap aparat birokrasi pemerintah agar mempunyai komitmen yang tulus untuk memperhatikan kesejahteraan kepada rakyat.[9]

      Kesejahteraan umum bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan-kebutuhan dasar tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas individual supaya rakyat dapat berpartisispasi lebih aktif dalam pembangunan.Mengenai kebutuhan konsep kebutuhan pokok, salah satu batasan yang dapat dipakai adalah yang dikemukakan oleh ILO (International Labour Organiztion).

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/