Telaah Kritis Tentang E – Commerce

Telaah Kritis Tentang E – Commerce

E-Commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (trade of goods and services) dengan menggunakan media elektronik. Di dalam E-Commerce itu sendiri terdapat perdagangan via internet seperti dalam bussines to consumer (B2C) dan bussines to bussines (B2B) dan perdagangan dengan pertukaran data terstruktur secara elektronik.” (Electronic Data Interchange/EDI)”[Riyeke Ustadiyanto, Framework e-Commerce, Penerbit Andi Yogyakarta, hal 139-143].

Electronic commerce ( e-commerce) juga merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet ( Turban,Lee, King, Chung, 2000 dalam M Suyanto, 2003 ). Selain itu, menurut penelitian dari Eliza (2013) yang dimaksud dengan e – commerce adalah sebuah bentuk transaksi yang berhubungan dengan aktivitas komersial, baik di organisasi maupun individual yang berdasarkan pengolahan dan transmisi data yang terdigitalisasi, termasuk teks, suara dan gambar visual. Pada umumnya e – commerce mengacu pada aplikasi perdagangan yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi online, seperti untuk belanja produk dan jasa. Contohnya terjadi ketika konsumen mengorder produk berwujud maupun tidak berwujud melalui internet.

Menurut para ahli internasional, seperti ECEG-Australia (Electronic Commerce Expert Group), e-commerce adalah : “is a broud concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, internet, and the telephone”. Berdasarkan pengertian yang diberikan ECEG-Australia tersebut, maka ecommerce meliputi transaksi perdagangan melalui media eletronik, dalam pengertian tidak hanya media internet yang dimaksudkan, akan tetapi juga meliputi semua transaksi perdagangan melalui media elektronik lainnya seperti: Fax, EDI, telex, dan telepon.

Apabila menurut ketentuan hukum di Indonesia Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu persetujuan jual beli (di perdagangan) antara dua pihak. Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik yang dimaksud disini adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan yang dilakukan antara dua/lebih pihak melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya dengan cara lebih baik dan efisien. Tidak ada batasan bagi konsumen untuk membeli produk lalu menjualnya.

Menurut Catherine L. Mann (2000), e – commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-Commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Karena e -commerce akan mengintegrasikan perdagangan domestik dengan perdagangan dunia, berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia, tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di sebuah Negara, khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman serta distribusi.

Dalam mengimplementasikan e-commerce tersedia suatu integrasi rantai nilai dari infrastrukturnya, yang terdiri dari tiga lapis. Pertama, insfrastruktur sistem distribusi (flow of good); kedua, insfrastruktur pembayaran (flow of money); dan ketiga, infrastruktur sistem informasi (flow of information). Agar dapat terintegrasinya sistem rantai suplai dari supplier, ke pabrik, ke gudang, distribusi, jasa transportasi, hingga ke pelanggan maka diperlukan integrasi enterprise system untuk menciptakan supply chain visibility. Ada tiga faktor yang patut dicermati oleh kita jika ingin membangun toko e-Commerce yaitu: variabilityvisibility, dan velocity (Majalah Teknologi, 2014).

2.2       Digital Ekonomi sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Teknologi

Definisi Digital Economy menurut Encarta Dictionary adalah “Business transactions on the Internet: the marketplace that exists on the Internet“. Pengertian Digital Economy lebih menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Pengertian yang lebih luas dari sekedar transaksi atau pasar adalah New Economy yang menurut PC Magazine adalah “The impact of information technology on the economy“. Pengertiannya lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi pada bidang ekonomi.

Konsep mengenai digital ekonomi pertama kali diperkenalkan Tapscott (1998), menjelaskan sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas komunikasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK, aktivitas e-commerce antarperusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa-jasa, dukungan pada penjualan-penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet.

Sedangkan konsep ekonomi digital lainnya adalah digitalisasi informasi dan infrastruktur TIK (Zimmerman, 2000). Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan dampak global teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya pada internet, tetapi juga pada bidang ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi dan dampaknya pada ekonomi makro maupun ekonomi mikro.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terasa pada setiap aspek kehidupan masyarakat, karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar.Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah ‘‘dunia’’ atau ‘’ruang maya’’ atau sebuah dunia tempat orang berkomunikasi melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis. Telah diketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat serta menyentuh hampir setiap aspek kehidupnan. Dan kelak tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa menghindar dari keterkaitan dan keterlibatan teknologi informasi dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dibuktikan bahwa dari beberapa negara telah menempatkan sektor teknologi informasi sebagai motor penggerak pembangunan yang sangat penting (Sheila, 2015).

2.3       Konsep Agropolitan

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Friedmann dan Douglass (1975) pada sebuah seminar di Nagoya, dengan  judul “Pengembangan Agropolitan: Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia”. Menurut Friedmann dan Douglass, agropolitan adalah aktivitas  pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan.

Agropolitan terdiri dari kata “agro” yang berarti pertanian, dan “politan (polis)” yang berarti kota/permukiman. Pengembangan agropolitan dapat diartikan sebagai pengembangan kota berbasis pertanian atau kota di daerah lahan pertanian (city in the field). Agropolitan cenderung dipersepsikan sebagai suatu pendekatan  pembangunan kawasan perdesaan yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan kota-kota berbasis pertanian. Karena itu penyediaan infrastruktur setara perkotaan seperti listrik, jalan, gudang, pasar dan sebagainya dirasakan cukup untuk mengubah daerah-daerah perdesaan menjadi kota-kota berbasis pertanian.

Secara terminologi menurut Saefulhakim (2004), agropolitan berasal dari kata agro dan metropolis/metropolitan. Agro berasal dari istilah bahasa latin yang  bermakna “tanah yang dikelola” atau “budidaya tanaman”, yang kemudian digunakan untuk menunjuk kepada berbagai aktivitas berbasis pertanian. Sementara metropolis mempunyai pengertian sebagai sebuah titik pusat dari  beberapa/berbagai aktivitas. Dengan demikian agropolis atau agro-metropolis adalah lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi  berbasis pertanian. Karena itu pengembangan agropolitan sendiri berarti  pengembangan berbagai hal yang dapat memperkuat fungsi/peran agropolis sebagai lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi  berbasis pertanian dimana tipologi pengembangan disesuaikan dengan karakteristik tipologi kawasan yang dilayaninya.

Menurut Deptan (2002), agropolitan dalah kota pertanian yang tumbuh dan  berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan  pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Sementara itu menurut Anwar (2005),  pengertian agropolitan adalah merupakan tempat-tempat pusat (central places) yang mempunyai struktur berhierarki, dimana agropolis mengandung arti adanya kota-kota kecil dan menengah di sekitar wilayah perdesaan (micro urban-village) yang dapat tumbuh dan berkembang karena berfungsinya koordinasi kepada sistem kegiatan-kegiatan utama usaha agribisnis, serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di kawasan sekitarnya. Oleh karenanya kawasan agropolitan diartikan sebagai sistem fungsional satu atau lebih kota-kota pertanian pada wilayah produksi pertanian tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya sistem hierarki keruangan (spatial hierarchy) satuan-satuan permukiman petani, yang terdiri dari pusat agropolitan dan pusat-pusat produksi di sekitarnya.

RECENT POSTS