Larangan Ekspor

 Larangan Ekspor

Larangan ekspor. Kebalikan dari larangan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasannya bisa dikarenakan alasan ekonomi, sosial, politik atau budaya. Sebagai contohnya adalah adanya larangan mengekspor kayu gelendongan keluar negeri. Mengekspor kayu gelondongan berarti mengurangi pendapatan nasional dari produk olahan, yang menjadi nilai tambah bagi negara. Contoh alasan politik adalah larangan ekspor minyak bumi ke irak. Akan tetapi larangan ekspor minyak bumi ini sendiri bukanlah inisiatif pemerintah irak sendiri. Larangan ini merupakan campur tangan pihak asing seperti PBB dan Amerika Serikat yang mengenakan embargo ekonomi terhadap irak. Contoh alasan sosial budaya adalah adanya larangan mengekspor benda-benda bersejarah tertentu serta adanya larangan mengekspor hewan-hewan dilindungi.

Mengenai barang apa saja yang dilarang untuk diekspor diatur dalam Permendag No. 44/M-Dag/PER/7/2012 Tahun 2012 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 44/2012”). BerdasarkanPasal 2 ayat (1) Permendag 44/2012, Menteri Perdagangan menetapkan barang-barang yang dilarang untuk diekspor dengan alasan:

  1. mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
  2. melindungi hak atas kekayaan intelektual;
  3. melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;
  4. merusak lingkungan hidup dan ekosistem; dan/atau
  5. berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.

Barang-barang yang dilarang untuk diekspor disebutkan dalam Lampiran Permendag 44/2012, dan barang-barang tersebut antara lain merupakan barang di bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry, pertambangan, cagar budaya, dan barang yang masuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES Appendix I (Pasal 2 ayat [2] Permendag 44/2012). Eksportir dilarang untuk mengekspor barang-barang yang diatur Pasal 2 ayat (2) Permendag 44/2012 sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam lampiran (Pasal 3 ayat [1] Permendag 44/2012).

Contoh barang-barang yang dilarang untuk diekspor misalnya karet alam yang tidak memenuhi SNI, rotan dalam bentuk utuh, kayu simpai, anak ikan arwana, udang galah, pasir silica, serta pasir kuarsa, dan lain sebagainya.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan :

Berdasarkan pembahasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional, diantaranya kebijakan bea masuk dan larangan impor serta larangan ekspor. Kedua kebijakan tersebut tujuannya hampir sama yaitu melindungi produk dalam negeri yang mana dengan kebijakan tersebut dapat mengurangi masuknya barang asing ke dalam negeri. Sedangkan larangan impor lebih kepada mengurangi ketergantungan konsumen terhadap barang impor . dengan diberlakukan larangan impor maka harga barang local menjadi lebih stabil karena tidak terjadi perang harga antara balang lokal dan impor.

Larangan ekspor. Kebalikan dari larangan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang tertentu ke luar negeri. Alasannya bisa dikarenakan alasan ekonomi, sosial, politik atau budaya. Sebagai contohnya adalah adanya larangan mengekspor kayu gelendongan keluar negeri. Mengekspor kayu gelondongan berarti mengurangi pendapatan nasional dari produk olahan, yang menjadi nilai tambah bagi negara

  1. Saran :

 Ada baik nya suatu negara memakai system kebijakan perdagangan internasional yang mengarah pada projectivitas masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga. Hal ini tentunya harus diimbangi dengan manajemen stok yang baik. Pemerintah harus berkomitmen kuat mengatasi segala persoalan perberasan nasional secara komprehensif dari hulu ke hilir agar tidak harus selalu bergantung pada impor. Dalam menerapkan bea masuk pemerintah juga harus mempertimbangkan bisa jadi nanti negra yang dijadikan sasaran ekspor menerapkan harga bea masuk yang tinggi juga.

https://9apps.id/