Fintech salah gunakan data terancam denda dan pidana

Fintech salah gunakan data terancam denda dan pidana

Fintech salah gunakan data terancam denda dan pidana

Layanan pinjaman berbasis online atau fintech lending yang melakukan penyalahgunaan data dapat terancam sanksi denda dan pindana.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian

Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyusul maraknya pengaduan masayarakat.

“Pelanggaran utama ada di OJK, baru kita lihat seberapa besar pelanggarannya, kalau nanti memang ada tuntutan lebih dalam bisa dibawa ke meja hijau, karena itu ada UU ITE pasal 32,” kata Semuel di kantor Kominfo Jakarta, Kamis.

Salah satu bentuk penyalahgunaan data, menurut Semuel adalah pengambilan kontak tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk itu, diperlukan verifikasi layaknya layanan pinjaman offline.

Secara umum, Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32

meyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi dan memindahkan informasi elektronik milik orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Dalam menindak aplikasi layanan peminjaman online yang berjalan tidak sesuai dengan aturan, Kominfo telah bekerjasama dengan toko aplikasi.

“Kalau memang ilegal mereka akan kita kirimi surat untuk tidak boleh diunduh

lewat Apple App Store ataupun Google Play Store,” ujar Semuel.

Lebih dari itu, Semuel mengatakan bahwa aplikasi yang menyalahi aturan dapat ditindak secara hukum. “Terkait penyalahgunaannya, kalau penyalahgunaan data Kominfo, kalau beroperasi tanpa izin di OJK,” kata dia.

 

sumber :

https://sel.co.id/seva-mobil-bekas/