DPR Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Langkah Awal Perbaikan Pendidikan

DPR: Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Langkah Awal Perbaikan Pendidikan

DPR: Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Langkah Awal Perbaikan Pendidikan

DPR Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Langkah Awal Perbaikan Pendidikan
DPR Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Langkah Awal Perbaikan Pendidikan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan filosofi yang menjadi pijakan dasar dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 sudah benar adanya.

Menurutnya, Permendikbud tersebut layak sebagai langkah awal bagi perbaikan

serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) guna mewujudkan keadilan untuk semua anak didik.

Meski demikian, Bamsoet, sapaan akrabnya, juga setuju dengan pernyataan bahwa penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 pada tahun ini masih memerlukan evaluasi, karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Di sisi lain ia tetap berharap agar pemerintah konsisten menerapkan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi itu.

“Dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak

bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat. Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil,” tandasnya.

Menurutnya, kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

“Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari

sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa-siswi yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat,” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggi harus diakomodasi oleh negara. Oleh karenanya negara harus bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi demikian.

 

Sumber :

https://canvas.umn.edu/eportfolios/2019/Home/The_Joy_and_Convenience_of_Online_Home_Shopping