Ruang Publik Ramah Bahasa Butuh Dukungan Presiden

Ruang Publik Ramah Bahasa Butuh Dukungan Presiden

Ruang Publik Ramah Bahasa Butuh Dukungan Presiden

Ruang Publik Ramah Bahasa Butuh Dukungan Presiden
Ruang Publik Ramah Bahasa Butuh Dukungan Presiden

Kepala Badan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Dadang Sunandar, mengatakan, untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, pemerintah telah sepakat untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menerbitkan Perpres untuk menguatkan penggunaan bahasa Indonesia. Perpres tersebut diharapkan mampu memberi kewenangan kepada Badan Bahasa untuk mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, sehingga permukiman dan merek dagang tidak lagi mengunakan bahasa asing. Saat ini, penggunaan bahasa asing sangat marak di ruang publik.

“Ruang publik kita belum ramah bahasa. Sayangnya kami di Badan Bahasa tidak memiliki kewenangan untuk memberi denda atau sanksi, jadi harus ada penguatan dari Presiden,” kata Dadang di Jakarta, Minggu (28/10) sore.

Dadang juga menyebutkan, Pepres tersebut telah dirancang hanya tinggal ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Namun, ketika diminta konfirmasi, apakah akan ditandatangani saat pembukaan Kongres Bahasa Indonesia XI di Istana Negara oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) pada Senin (29/10), Dadang belum dapat memastikannya.

Sementara itu, terkait kongres ini, Dadang mengatakan, Kongres Bahasa Indonesia

merupakan acara berkala setiap lima tahun sekali yang diharapkan dapat meningkatkan kedudukan bahasa Indonesia di dunia internasional. Selain itu, kongres ini juga diharapkan bisa memperkuat tenun kebangsaan, mengidentifikasi mutu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan arah kebijakan nasional maupun internasional dalam bidang kebahasaan dan kesastraan.

Selanjutnya, saat ditemui SP, Rektor sekaligus Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ermaya Suradinata, mengatakan, dalam Perpres penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik telah diusulkan sanksi yang berupa aturan turunan dari perda. Sehingga, pemda dapat menghapus nama bahasa asing pada fasilitas publik saat ini.

Ermaya menegaskan, adanya keharusan menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti tidak memperkenalkan generasi muda kepada bahasa asing. Namun, ini bertujuan untuk memperlihatkan jati diri bangsa seperti dilakukan negara-negara lain. Ia mencontohkan Malaysia yang gencar mengganti nama jalan dan bangunan dengan bahasa Melayu.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra,

mengatakan, bahasa Indonesia dengan penutur banyak dan kosa kata yang semakin bertambah sebetulnya dapat menjadi bahasa pemersatu untuk negara anggota ASEAN, bahkan dapat dijadikan bahasa internasional.

Namun, dengan perkembangan teknologi, bahasa Indonesia banyak

disalahgunakan untuk menyebarkan hal negatif, seperti isu SARA atau berita bohong (hoax). Sehingga posisi bahasa menjadi terburuk karena tidak digunakan sesuai dengan fungsinya.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/