Soal PPDB SMA/SMK, Dewan Panggil Kepala UPT Dispendik Ini

Soal PPDB SMA SMK, Dewan Panggil Kepala UPT Dispendik Ini

Soal PPDB SMA/SMK, Dewan Panggil Kepala UPT Dispendik Ini

Soal PPDB SMA SMK, Dewan Panggil Kepala UPT Dispendik Ini
Soal PPDB SMA SMK, Dewan Panggil Kepala UPT Dispendik Ini

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMKN Sidoarjo hari kedua Selasa (4/7) masih relatif sepi pendaftar. Peningkatan jumlah pendaftar diperkirakan mulai ramai Rabu (5/7) dan Kamis (6/7).

Di SMAN 2 Sidoarjo, baru ada 502 pendaftar hingga pukul 20.00 pada Rabu itu untuk pilihan 1 dan 306 anak untuk pilihan 2. Data nilai ujian nasional (UN) terendah adalah 248 dan nilai tertinggi 360,50. Sementara itu, kuota online yang tersedia hanya 383 siswa.

Waka Humas SMAN 2 Sidoarjo Soegiarto menyatakan, nilai UN di sekolahnya terus bergeser begitu cepat. Pada pukul 14.44, nilai terendah yang mendaftar di SMAN 2 Sidoarjo adalah 239. Namun, pukul 20.00 nilai terendah naik menjadi 248. ”Yang mendaftar sudah lebih dari kuota yang dibuka. Tapi, nilainya terus bergeser,” katanya.

Begitu juga SMAN 1 Sidoarjo. Di sekolah yang biasa diserbu pendaftar itu, tercatat 413 anak pada pilihan 1 dan 46 anak untuk pilihan 2. Sementara itu, kuotanya adalah 376 siswa. ”Jumlah yang mendaftar tahun ini memang kami perkirakan tidak sebanyak tahun lalu. Sebab, calon pendaftar bisa memprediksi nilainya sebelum mendaftar ke sekolah yang diinginkan,” ujar Kepala SMAN 1 Sidoarjo Sulaiman Suwarto.

Dia memprediksi pendaftar mulai ramai saat hari terakhir pendaftaran. Menurut dia, banyak orang tua yang masih menyimpan nilai UN anaknya sambil memantau peluang melalui online. ”Sekarang kan lebih enak. Tinggal lihat di website PPDB Jatim, bisa langsung tahu. Tanpa datang ke sekolah,” jelasnya.

Orang tua siswa sebaiknya memang harus bijak dan cermat dalam memilih

sekolah. Sebab, persaingan pendaftaran SMAN sangat ketat. Jika gegabah memilih, siswa dikhawatirkan justru kehilangan kesempatan masuk SMAN. Sebab, ketika sudah mendaftar, pilihan sekolah tidak lagi bisa diubah. ”Tidak bisa cabut berkas atau ganti sekolah kalau nilainya tergeser orang lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Sidoarjo memanggil kepala UPT Dispendik Wilayah

Sidoarjo. Tujuannya, mempertanyakan pelaksanaan PPDB SMA/SMKN. ”Kami panggil karena selama ini kami (DPRD Sidoarjo, Red) tidak pernah dilibatkan sama sekali. Begitu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Usman.

Menurut dia, pengambilalihan SMA/SMKN oleh Provinsi Jawa Timur tidak berarti

Pemkab Sidoarjo, khususnya dikbud dan DPRD, tak dilibatkan. Bagaimanapun juga, PPDB SMA/SMKN melibatkan siswa lulusan pelajar tingkat SMP di Sidoarjo. ”Ini yang sekolah anak-anak Sidoarjo. Tetap harus ada kerja sama dengan Sidoarjo yang memiliki daerah otonomnya,” tuturnya.

Usman menyampaikan, Sidoarjo tetap memiliki kewenangan dalam kemajuan SMA/SMKN. DPRD pun berwenang melakukan pengawasan terhadap PPDB. ”Kami juga punya hak dalam fungsi budgeting. Apa yang bisa dilakukan Sidoarjo untuk memajukan Sidoarjo,” imbuhnya.

 

Baca Juga :