Kolaborasi dan Kerja Sama Pendidikan untuk Kebangkitan Indonesia

Kolaborasi dan Kerja Sama Pendidikan untuk Kebangkitan Indonesia – Berbeda dengan kendala pada masa Ki Hadjar Dewantara, yang menentang kepandaian pendidikan Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, yang melulu memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang dapat mengenyam bangku pendidikan, ketika ini tantangan edukasi Indonesia dapat dikatakan lebih kompleks.

Saat ini, tantangan-tantangan edukasi yang bangsa Indonesia hadapi lebih untuk kepada program dan kepandaian pendidikan, angka putus sekolah, edukasi untuk anak–anak difabel, kekerasan di sekolah, sampai ketidaksesuaian antara dunia edukasi dan dunia kerja.

Pendidikan menjadi di antara tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan bangsa. Saat ini, edukasi di Indonesia juga pun semakin berkembang pesat dan paling dinamis pergerakannya. Di era teknologi yang demikian modern ini, edukasi dapat dengan gampang diakses. Pilihan edukasi pun semakin beragam, khususnya di jenjang perguruan tinggi yang tidak melulu menyediakan program–program akademis, tetapi pun pilihan–pilihan jurusan yang lebih variatif.

Masyarakat berlomba–lomba guna memasukkan anaknya ke bangku sekolah sedini mungkin. Dengan sekian banyak harapan yang tinggi, keluarga–keluarga di Indonesia tidak ragu guna menyekolahkan anak–anaknya di lokasi terbaik menurut keterangan dari versi mereka, dengan ongkos yang paling tinggi. Bahkan, dari tingkat paud pun, ongkos yang dikeluarkan terkadang melebihi ongkos kuliah.

Home schooling pun telah semakin tidak sedikit menjadi pilihan bagi semua orang tua, sebagai format pilihan yang di antara alasannya disebabkan kurang sesuai dengan gaya edukasi dan kepandaian di sekolah. Mereka bahkan menyusun komunitas. Mereka saling bertukar informasi dan bahan ajar dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan guna saling berbagi ilmu dan bergantian melatih dalam format kegiatan fieldtrip atau outbound.

Peran Keluarga

Akan tetapi, perlu anda garis bawahi, bahwa apa juga jenis pilihan edukasi yang diambil, anda janganlah melupakan bahwa keluarga ialah sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam pendidikan. Hal ini didukung Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 30 Tahun 2017 mengenai Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.

Masih tidak sedikit keluarga di Indonesia yang memberikan penuh edukasi putra–putrinya untuk sekolah. Beberapa masih berpikir kewajiban edukasi putra–putrinya ialah sebatas pembayaran duit sekolah dan pemenuhan kemudahan fisik yang memudahkan putra–putrinya dalam mengenyam edukasi di sekolah.

Mereka memberikan sepenuhnya edukasi anak-anak mereka, baik secara akademis maupun secara moral, untuk pihak sekolah. Tidak jarang sekolah diinginkan dapat menjadi “bengkel reparasi” yang bisa memenuhi keperluan anak–anak baik secara intelektual maupun emosional.

Kerja sama dan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua kelihatannya menjadi sesuatu yang susah untuk dijalankan. Kasus–kasus kekerasan dari peserta didik maupun pendidik semakin banyak. Kejadian saling melapor ke pihak kepolisian pun tidak jarang menjadi daftar hitam untuk sejarah edukasi di Indonesia.

Beberapa orang tua terkadang menyalahkan sekolah berhubungan dengan kegagalan putra–putri mereka baik dari segi akademis maupun moral. Guru pun, sebab minimnya pemantauan dari family dan masyarakat, sejumlah lalai dalam menerapkan teknik pendidikan yang baik dan tidak berhasil dalam menjalankan kode etiknya sebagai pendidik.

Kebanyakan, semua pendidik di sekolah berperan ganda sebagai seorang guru dan orang tua. Pada ketika orang tua disibukkan dengan sekian banyak pekerjaan dan urusannya, mereka terkadang lupa guna memenuhi keperluan psikologis anak. Di sinilah peran mereka sebagai orang tua bakal digantikan oleh guru yang selain menyerahkan ilmu pengetahuan, pun harus dapat menjadi seorang mentor dan rekan curhat, yang terkadang dua puluh empat jam tidak jarang kali siap bilamana dibutuhkan anak–anak didiknya.

Terkadang, guru lebih dekat dan mengetahui jiwa anak–anak dibanding dengan orang tuanya sendiri, yang lebih cemas dengan pencapaian belajar anak dan yang lebih sedih saat anak–anak siswanya di sekolah tertimpa masalah. Anak–anak merasa lebih nyaman sedang di sekolah dan bicara dengan guru–guru mereka ketimbang dengan orang tua mereka sendiri.

Peran Masyarakat

Bagaimana dengan masyarakat? Di Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional unsur ketiga mengenai Hak dan Kewajiban Pasal 8 melafalkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program pendidikan. Sementara dalam Pasal 9 melafalkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan sokongan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Idealnya, sekolah ialah yayasan sosial yang berkolaborasi dengan pihak family dan masyarakat untuk membuat pendidikan yang berbobot yang bakal memajukan Indonesia.

Hal itu dapat diwujudkan melewati kolaborasi dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak. Diharapkan, pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua tidak saja semata–mata penyelesaian permasalahan atau masalah berhubungan putra–putrinya, namun lebih kepada keperluan komunikasi yang positif dan pemenuhan kerja sama yang terbangun antara pihak family dan orang tua.

Peran family sebagai masyarakat pun dapat dilaksanakan melalui peran aktif sebagai komite orang tua di sekolah dan tercebur dalam program–program sekolah. Sebab, masyarakat pun memiliki peran yang besar untuk pendidikan dalam kontribusinya sebagai sumber belajar dan mengawasi pelaksanaan edukasi di sekolah.

Dengan adanya kolaborasi dan kerja sama yang baik, kurikulum dan kepandaian pemerintah yang dinamis, angka putus sekolah, edukasi untuk anak difabel, kekerasan di sekolah, dan ketidaksesuaian antara dunia edukasi dengan lingkungan kerja tidak lagi menjadi kendala peradaban pendidikan. Namun, menjadi kendala yang mesti ditaklukan guna keberhasilan pendidikan untuk putra–putri penerus bangsa Indonesia.

Sumber: sekolahan.co.id